Sangat sedikit literatur yang membahas soal korupsi dan gender, padahal kini masalah korup- si sudah mewabah di Indonesia dan telah menyeret sejumlah perempuan menjadi pelaku korupsi .

Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyah- kan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi seca- ra garis besar mencakup unsur-unsur: perbuatan mela- wan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korup- si yang lain, di antaranya: memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Begitu buruknya dampak korupsi pada kehidupan banyak orang, Jurnal Perempuan memandang perlu menyoroti soal korupsi dan kaitannya dengan   isu gender. Jurnal Perempuan mencoba mengkaji tatanan yang paling dasar, bagaimana praktek korupsi menjadi sebuah kebudayaan yang akhirnya mengikutsertakan perempuan menjadi koruptor. Dalam satu tahu terakhir ini, banyak sekali perempuan koruptor yang disorot media. Banyak pula pertanya- an dan harapan bahwa perempuan seharusnya menjadi pemberantas, bukan pelaku korupsi. Data menunjukkan bahwa sorotan media bisa jadi membuat  kita lupa bahwa jumlah koruptor laki-laki masih lebih dari 90% daripada koruptor perempuan. Namun, ada hal yang menarik kita temukan disini, bahwa ketika ketidakpastian hukum merajalela, maka kemungkinan besar perempu- an yang menjadi pejabat publik akan terseret sebagai pelaku korupsi. Artinya, semakin banyak perempuan yang duduk dalam jabatan publik dan ketidakpastian hukum, maka sebagaimana laki-laki, perempuan pun akan mudah menjadi pelaku kejahatan korupsi. Namun koruptor kakap masih diisi oleh laki-laki dan kurang terangkat dalam media massa, karena kesulitan pembuktian dan panjangnya proses pengusutan dan pengadilan.

Hal lainnya, media mengarahkan perbincangan masalah korupsi menjadi perbincangan kehidupan pribadi dan gaya hidup perempuan-perempuan yang korup, sehingga meninggalkan kasus korupsi itu sendiri. Padahal, setelah dika- ji bagaimana dampak korupsi terhadap perempuan, pada dasarnya paling banyak merusak dan merenggut kehidupan perempuan untuk sejahtera dan menikmati hak-hak hidupnya. Hal ini tergambar dari berbagai tulisan yang dihimpun di Jurnal Perempuan edisi no. 72. Kisah bagaimana Camat yang tidak paham gender mengesampingkan kebutuhan perempuan pengungsi bahkan dianggap sebagai korban “kecil”. Dana pendidikan yang dikorupsi mengakibatkan ketimpangan pengetahuan yang berakibat buruk pada perempuan. Demikian pula antibiotik yang tidak tersedia karena salah tata kelola ataupun tidak sampai karena dikorupsi dan mengakibatkan penderitaan bagi perempuan. Sehingga dapat dikatakan korupsi merampok masa depan perempuan dan bangsa secara keseluruhan.

Jurnal Perempuan menekankan pentingnya perempuan untuk turut serta melawan korupsi. Di dalam edisi Pemberantasan Korupsi, Jurnal Perempuan memaparkan kisah-kisah perempuan yang tidak tinggal diam. Beberapa peja- bat dan birokrat perempuan turut andil menyuarakan dan memberantas korupsi. Wawancara dengan Sri Mulyani menunjukkan sosok seorang pejabat yang banyak melakukan terobosan-terobosan untuk membersihkan praktik korupsi dari institusinya. Terdapat pula sosok Dr. Ratna Sitompul, Dekan FKUI, yang gigih menyuarkan anti korupsi di kampus UI. Perempuan-perempuan    yang menjadi pemimpin perlu melakukan gebrakan dan menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi.

Karena itu, pemberantasan korupsi adalah kepentingan politik perempuan, justeru karena ia adalah korban utama, bukan pelaku utama.

Dalam Jurnal Perempuan kali ini, korupsi dibahas dari berbagai sudut pandang yang khusus, seperti tulisan Danang (ICW) yang melakukan analisa gender  atas kasus-kasus korupsi, Anis Hidayah dalam membongkar korupsi terhadap pemberangkatan TKW, dan Zubaidah Djohar ketika dana bantuan Aceh tidak sampai pada korban perempuan, serta bagaimana gender budgeting adalah salah satu upaya agar korupsi dapat dihindari dengan melakukan data pilah tentang target kebutuhan masyarakat laki-laki maupun perempuan, serta Alfikalia yang menulis tentang pentingnya pendidikan anti korupsi mulai dari lingkungan Universitas. Pada tanggal 1 Maret 2012 ini, dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional, Jurnal Perempuan edisi Pemberantasan Korupsi diluncurkan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dimana seorang Dekan, DR. dr. Ratna Sitompul, seorang dokter mata yang ikut serta dalam aksi Pelita UI, aksi untuk memberantas korupsi di lingkungan Universitas. (Mariana Amiruddin)

Yayasan Jurnal Perempuan membuka lowongan untuk staf Asisten Program dan freelance untuk Ilustrator, Fotografer, Editor Bahasa Indonesia dan Editor Bahasa Inggris yang mulai bekerja pada Maret 2012.

1. Penjelasan Jenis Pekerjaan dan Kulaifikasi:

ASISTEN PROGRAM

• Jenis kelamin perempuan
• Lulusan minimal S1 dan paling baik S2
• Mengenal kegiatan-kegiatan yang dilakukan Jurnal Perempuan
• Memiliki perspektif gender dan ketertarikan pada isu-isu perempuan dan feminisme
• Memiliki kemampuan menganalisis dan menulis
• Memiliki ketertarikan pada dunia jurnalisme, aktivisme dan akademis
• Memiliki keahlian administrasi
• Memiliki kemampuan dan pengalaman koordinasi dalam melaksanakan program-program kegiatan
• Mampu berbahasa Inggris aktif (minimal pasif)
• Mampu bekerja dibawah tekanan dan deadline
• Memiliki pengalaman volenteer dalam kegiatan-kegiatan sosial atau kemanusiaan

EDITOR BAHASA INDONESIA (freelance)

• Lulusan Sarjana Bahasa
• Memiliki pengalaman menjadi Editor bahasa Indonesia
• Pernah membaca dan minat pada tulisan yang disajikan Jurnal Perempuan

EDITOR BAHASA INGGRIS (freelance)

• Lulusan Sarjana Bahasa Inggris
• Pengalaman menerjemahkan bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris
• Pengalaman menjadi editor bahasa Inggris

• Pernah membaca dan minat pada tulisan yang disajikan Jurnal Perempuan

ILUSTRATOR atau FOTOGRAFER (freelance)

• Memiliki kemampuan ilustrasi dan fotografi untuk masalah-masalah kemanusiaan
• Memiliki perspektif gender dan pernah membaca tulisan-tulisan di Jurnal Perempuan
• Memiliki pengalaman menjadi ilustrator dan fotografi untuk majalah, buku, ataupun surat kabar.

2. Jumlah yang dibutuhkan:

Setiap jenis pekerjaan dibutuhkan 1 orang

3. Dokumen yang harus dilampirkan:

• Foto copy KTP
• Daftar Riwayat Hidup (CV)
• Ijazah Universitas

4. Kirimkan lamaran melalui email ke yjp@jurnalperempuan.com, paling lambat 5 Maret 2012

5. Proses Seleksi:

Proses seleksi akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu seleksi dokumen dan seleksi wawancara. Bagi yang lolos seleksi dokumen akan dipanggil untuk wawancara. Hasil seleksi akan diberitahukan kepada calon peserta sampai tanggal 16 Maret 2012. Bagi yang tidak mendapatkan kabar berarti tidak lolos seleksi.
Salam Pencerahan dan Kesetaraan

Yayasan Jurnal Perempuan

Mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada anda yang telah bersedia menjadi Sahabat Jurnal Perempuan melalui gerakan donasi 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Kontribusi anda sangat membantu kelanjutan terbitnya Jurnal Perempuan secara berkala, demi pencerahan dan kesetaraan di masyarakat, demi mencerdaskan perempuan Indonesia.

DAFTAR DONATUR GERAKAN 1000 SAHABAT JURNAL PEREMPUAN,

14 FEBRUARI 2012

Donasi bernama Sahabat Jurnal Perempuan dilatarbelakangi oleh keberadaan Jurnal Perempuan sejak tahun 1996 yang dalam sejarahnya terlibat dalam upaya melakukan perubahan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Jurnal Perempuan selama 16 tahun telah mencetak, memberi dan menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat tentang persoalan dan hak-hak perempuan secara berkala. Tujuan gerakan donasi ini untuk mengajak masyarakat peduli da ikut serta dalam k egiatan penyadaran dan perubahan nasib perempuan Indonesia melalui terbitan Jurnal Perempuan. Gerakan donasi ini mengajak masyarakat untuk ikut berinvestasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan gender  melalui Jurnal Perempuan. Donasi ini akan digunakan untuk mencetak Jurnal Perempuan secara berkala serta melakukan kegiatan pendidikan, penelitian serta advokasi hak-hak perempuan.

Menjadi Sahabat Jurnal Perempuan, akan membantu kami melakukan perubahan dan mencerdaskan perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan di masyarakat.

A. Bagaimana cara berdonasi? Isilah formulir di bawah ini

Yang bertanda tangan ini bawah ini :

Nama : 

Jabatan :

Perusahaan/instansi :

Alamat/Kantor :

Telp/ Fax. :

E-mail :

2. Mengirimkan donasi melalui transfer atau cash (coret yang tidak perlu)

3. Pilihlah jumlah donasi sesuai kemampuan anda (lingkari salah satu):

Jumlah donasi : Donatur individu

1. Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

2. Rp .500.000 (lima ratus ribu rupiah)
3. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Donatur korporasi/perusahaan

Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

4. Formulir donasi ini dikirim beserta bukti transfer kepada Yayasan Jurnal Perempuan via (lingkari salah satu):

• Fax. Jurnal Perempuan No: (021) 8300 – 211.

• Email mariana@jurnalperempuan.com, atau

• Email deedee@jurnalperempuan.com,

Setelah melakukan pengiriman konfirmasi kepada (lingkari salah satu):

• Kantor Jurnal Perempuan 6221-83702005

• Mariana Amiruddin 08174914315 (sms)atau

• Deedee Achriani 0818730 289 (sms)

B. Apa saja yang didapatkan donatur?

1. Donatur akan mendapatkan Jurnal Perempuan setiap kali terbit,
2. Donatur akan mendapatkan informasi kegiatan pendidikan, penelitian dan advokasi yang dilakukan Jurnal Perempuan.
3. Donatur akan diundang acara-acara yang diadakan Jurnal Perempuan.
4. Donatur akan menjadi bagian dari Komunitas Jurnal Perempuan.

C. Akuntabilitas Donasi

1. Donatur akan didata dan dikelola dalam daftar Donasi Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan
2. Para donatur akan diumumkan setiap bulan melalui www.jurnalperempuan.com dan ucapan terimakasih dari kami.
3. Jurnal Perempuan akan melaporkan penggunaan dana donasi setiap akhir tahun langsung kepada para donatur dan www.jurnalperempuan.com.

Saya membayangkan: Di suatu malam di ujung Desember 1930, Sukarno sibuk menyiapkan pidato di ruang bacanya, di tengah tumpukan buku dan kopi panas. Dan di kamar tidur Inggit dengan tekun menjahitkan kancing jas Kusno (begitu Inggit memanggil Sukarno), supaya ia tampak gagah di depan ruang sidang esok harinya. Dan benar terjadi, pidato Sukarno, dengan judul maha dahsyat itu -INDONESIA MENGGUGAT- meledak laksana kilat, membelah langit imperialisme, mengobarkan api nasionalisme.

Lalu sejarah tumbuh dengan cara lain: ruang baca Sukarno meluas menjadi ruang nasional, lalu tumbuh menjadi ruang Republik. Bintang kehormatan dan puja-puji menempel mentereng di jas Sukarno. Dan kamar tidur Inggit, bertahun-tahun kemudian, ia tempati kembali seorang diri. Inggit menolak dimadu. Ia memilih berpisah.

Sejarah adalah pentas politik laki-laki. Di dalamnya kekuasaan dan kepahlawanan ditampilkan megah: ruang sidang yang sakral, pidato menggelegar, histeria massa, lalu sekotak tanda jasa. Sementara perempuan cukup berdiri di kejauhan, menunggu pentas usai, tanpa paham jalan cerita. Skenario memang tidak ditulis untuk dapur yang penuh jelaga, atau kamar tidur yang kusam. Kamera dan biografi adalah peralatan politik laki-laki. Di dalamnya memori kolektif diproduksi dan kekuasaan diawetkan.

“Kuantar Ke Gerbang”, adalah kisah keteguhan hati seorang perempuan sederhana. Ia menolak poligami, dan memilih hidupnya sendiri. Sukarno tumbuh menjadi orang besar, dieluk-elukkan sejarah. Dan Inggit? Ia kembali pada kesehariannya: meracik jamu, membuat bedak dan berjualan kecil. Ia mandiri. Ia meneruskan hidupnya sendiri.

“Tentu ada jarak akademis antara Sukarno dan Inggit. Juga jarak usia. Tetapi pasti tidak ada jarak integritas.

Inggit menyelesaikan problem ‘cinta segitiga Sukarno’ dengan keteguhan psikologis dan kekuatan akal sehat. Dua kali ia bergumul dengan modus romansa itu: pertama, ketika bercerai dengan Sanoesi, untuk menikah dengan Sukarno, lalu kini ia merelakan Sukarno menikahi Fatmawati. Kita tahu, pada dua peristiwa itu ada konteks dan pertimbangan politik yang kompleks. Di hadapkan pada situasi psikologis semacam itu, yaitu dalam pergumulan antara cinta dan politik, antara ‘passion’ dan ‘reason’, Inggit menemukan penyelesaiannya dengan baik. Ia memilih prinsipnya sendiri. Itulah integritas!

Refleksi hari ini: Politik perempuan masih berjuang menembus multi-lapis diskriminasi. Hambatan multi-lapis itu merentang sepanjang peradaban: dari mitos virginitas sampai perda-perda misoginis. Sangat sering filsafat, agama dan hukum melegitimasi struktur patriarkis itu. Tetapi sejarah justeru mengagungkan politik diskriminasi itu sebagai “his-story”. Hegemoni ini dioperasikan melalui berbagai politik stigmatisasi, untuk tujuan melokalisir perempuan dalam ruang domestik.

Hasilnya adalah ketidakadilan di semua bidang: anak perempuan yang kehilangan hak pendidikan, angka kematian ibu melahirkan yang tinggi, “silent crime” di kamar tidur, partisipasi politik perempuan parlemen yang tidak substantif, dst.

The Law of the Father, memang telah tumbuh menjadi acuan kebenaran sepihak. Dia melembaga dalam politik bahasa, diteorikan dalam psikologi dan ditanamkan dalam wacana sosial. Di dalam “Hukum Sang Bapak”, perempuan tidak tumbuh sebagai aktor warganegara, tetapi sekedar sebagai figuran dalam sistem formal demokrasi. 

Akumulasi ketidakadilan memang menyatu dalam tubuh perempuan: ia penerima terendah produksi ekonomi, ia non-subyek dalam sistem hukum, ia sasaran penghukuman moral dalam politik agama, ia umpan dalam politik media.

Sesungguhnya, sejarah keadilan hanya dapat tumbuh jujur bila ditulis dalam perspektif politik tandingan. Perspektif perempuan mengaktifkan diskursus kesetaraan. Dengan cara itu kita memahami sejarah bukan sebagai “gagasan besar” seorang tokoh, tetapi sebagai “tindakan bermakna” setiap manusia. Tindakan menghasilkan tanggung-jawab, jauh sebelum cita-cita besar tiba.

Politik perempuan adalah kumpulan tanggung-jawab yang merentang panjang dalam peradaban: dari rahim dan payudara, sebagai pemberi hidup, sampai jiwa dan tenaga, sebagai pemberi keadilan. Dalam rentang tanggung-jawab itu, sejarah akan terbaca sebagai sejarah kemanusiaan, dan bukan sejarah ketokohan.

Dalam sejarah politik kita, nama Inggit tenggelam dalam ketokohan Sukarno. Malam itu…, Inggit hanya menjahitkan kancing yang lepas. Tetapi sesungguhnya, sebiji kancing yang lepas, akan sama mengganggunya dengan sebait kalimat pidato yang tak selesai.. *** (Rocky Gerung)