Monday, 08 February 2010
Penerapan Syariat Islam di Aceh, Masalah atau Solusi ?

Pertengahan bulan September 2009 tepatnya Senin tanggal 14, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Jinayat. Qanun ini sempat menuai kontroversi, terutama karena mengatur soal judi, zina, minuman beralkohol, homoseksual, berdua-dua (khalwat), dan pedofilia dan mengancam para pelanggar qanun dengan hukuman cambuk berkisar 10 hingga 400 kali cambukan. Sementara bagi pelaku zina yang telah menikah ternacam dihukum rajam, dilempari dengan batu hingga meninggal.

Wednesday, 11 November 2009
Menelisik Posisi Perempuan dalam Peraturan Daerah

Perempuan adalah sebuah kehormatan. Maka ia perlu ditempatkan dalam takhta yang begitu tinggi. Sebuah ungkapan penilaian mengenai perempuan terlanjur berkembang dan diterima tanpa syarat: jika baik perempuan, maka baik pula negara. Itu artinya, jika moral perempuan bejat, maka runtuhlah negara. Urusan moralitas menjadi isu yang dianggap paling masuk akal dan karenanya menjadi landasan yang terang dikemukakan dalam pembuatan sebuah aturan yang mengikat warga (baca: peraturan daerah). Alasan moral jua yang mendasari pembuatan Qanun Jinayat di Aceh

Thursday, 03 June 2010
Bertanya Rok Gratis Bupati

Di Aceh Barat, bupatinya berniat membagikan 7000 buah rok gratis. Rok-rok ini diberikan kepada pra perempuan sebagai pengganti celana jeans yang ketat, yang dianggap tidak sesuai syariat Islam. Pembagian ini diiringi dengan razia celana jeans di tempat-tempat umum. Apakah program ini menguntungkan atau merugikan perempuan?

Thursday, 10 December 2009
Pantau SBY dengan CEDAW

Apa yang terjadi pada hak asasi perempuan? Gender yang dikhususkan dalam wacana umum -berdasar ketimpangan relasinya dengan laki-laki- perempuan sudah terlalu lama mengalami diskriminasi. Sebagian dari rentang waktu lama itu, adalah masa pemerintah SBY. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984, bisa digunakan sebagai standar penilaian terhadap pemerintahan SBY.

Thursday, 04 December 2008
Gema Suara Perempuan Papua

Siang itu, Rabu (26/12) di Auditorium hotel Bumikarsa berlangsung sebuah acara yang sangat menarik. Sebuah seminar nasional diselenggarakan Komnas Perempuan dan Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua merayakan hari ulang tahun yang ke-10 Komnas Perempuan. Di depan puluhan peserta seminar, enam perempuan Papua dan seorang moderator yang untuk beberapa jam ke depan akan menginformasikan peliknya ragam permasalahan yang terjadi di Papua.