Monday, 30 March 2009
Budaya • Pemberdayaan •

Beban Patriarki Melekat Pada Laki-laki

Jurnalis: Nur Azizah

JurnalPerempuan.com-Jakarta. Persoalan ketimpangan gender seringkali dianggap sebagai persoalan perempuan saja. Padahal persoalan tersebut juga merugikan laki-laki, karena ada semacam beban yang diperoleh dari kemewahan yang dirasakan oleh laki-laki. Laki-laki mendapat predikat istimewa dan itu berarti ada serangkaian hak-hak yang perlu dipertahankan kalau perlu dengan kekerasan. Inilah beban psikologis bagi laki-laki. Artinya persoalan ketimpangan gender adalah persoalan bersama laki-laki dan perempuan yang membutuhkan keterlibatan keduanya untuk menghapusnya. Lalu, apa upaya yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang sama atas persoalan tersebut? Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) bekerjasama dengan UNIFEM, UNFPA dan CIDA kembali menggagas keterlibatan laki-laki melalui seminar “Partisipasi Laki-laki Menghapus Diskriminasi Terhadap Perempuan” Jumat lalu (28/3) di Jakarta. Sebelumnya YJP juga pernah menyelenggarakan “Deklarasi Cantik” (Cowok Anti Kekerasan) bertema “Toleransi Nol untuk Kekerasan terhadap Perempuan” di hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 25 November 2000.

Menurut Nur Iman Subono, pengajar Jurnal Politik UI yang juga aktif di Demos, keterlibatan laki-laki dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan dimotivasi oleh dua hal. Pertama, kekerasan adalah sesuatu hal yang dipelajari. Sehingga laki-laki juga bisa mempelajari untuk tidak melakukannya. “Saya percaya laki-laki yang tidak melakukannya jauh lebih banyak,” kata laki-laki yang akrab disapa Boni ini. Kedua, posisi laki-laki yang sangat strategis dari level rendah hingga level politis mampu menentukan apakah suatu kebijakan berpihak atau tidak kepada perempuan.

Lantas, apakah keterlibatan laki-laki dibutuhkan karena laki-laki juga menjadi korban dari tradisi patriarki? Boni menjelaskan ada beberapa konsep yang menunjukkan bahwa laki-laki juga menjadi korban. Misalnya, Patriarki (role of father, kekuasaan bapak yang berkembang hingga ke ranah kerja), Privilege (laki-laki memiliki hak istimewa sehingga wajar jika laki-laki melakukan kekerasan), Permissive (sebagian laki-laki juga enggan menanggung beban bahwa laki-laki harus macho, anggapan profesi yang cocok untuk laki-laki adalah dokter atau insinyur, terlibat dalam genk atau gerombolan tertentu, dan semua itu dibiarkan karena laki-laki menganggap bahwa hal tersebut memang sudah seharusnya) dan Paradoks atas kekerasan (kekerasan adalah refleksi dari tidak percaya diri sehingga laki-laki harus terus melakukan kekerasan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa dia masih memegang kendali).

Sementara mantan Deputi Bidang Peran serta Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Abdul Aziz Hoesein mengatakan, untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diserahkan kepada perempuan saja. Ia menyarankan agar keterlibatan laki-laki di level kementrian Pemberdayaan Perempuan semakin banyak. “Karena dengan bahasa dan strukturnya sebagai laki-laki akan lebih mudah memberikan informasi kepada sesama laki-laki di instansi lain. Kalau mereka menghadapi perempuan, mereka akan berpikir kalau itu kan buat kepentingan si perempuan sendiri. Tapi ketika disampaikan oleh laki-laki, mereka akan berfikir dua kali,” tegasnya.**

Nur Azizah

KOMENTAR MASUK: