Friday, 19 June 2009
Politik •

Bukan Bungkus, tetapi Isi Kepala Perempuan

Oleh: Gadis Arivia*

Tak lelah-lelahnya para politisi Indonesia mempermasalahkan integritas perempuan dan mengaitkannya dengan cara berbusana tertentu. Sudahkah politik di negara ini sedemikian rendahnya sehingga bukan konsep yang diperdebatkan lagi, tetapi busana istri-istri calon presiden yang menjadi masalah? Apa yang ada di isi kepala sebuah partai politik dengan mengangkat masalah jilbab yang tak dikenakan Ibu Ani Yudhoyono dan Ibu Herawati Boediono? Bukankah seharusnya memeriksa apa isi kepalanya dan bukan apa yang bertengger di atas kepala mereka?

Apa yang dipertontonkan oleh politisi Indonesia dalam kampanye pemilu kali ini adalah pembodohan. Bukan saja kebodohan yang dipertunjukkan, tetapi juga tidak ada respek atas pilihan-pilihan perempuan. Tidak ada unsur mendidik dan mendiskusikan konsep dan status perempuan di Indonesia, tetapi yang ada mengobyekkan perempuan Indonesia dengan mendikotomikan perempuan berjilbab dan tidak berjilbab.

Jauh sebelum partai itu lahir dan partai-partai politik lainnya ada, pada awal abad ke-17 perempuan Indonesia telah memegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam kerajaan. Simak sejarah Aceh, tidak kurang dari empat putri raja berturut-turut memerintah hingga tahun 1641 (Anthony Reid, 1993). Mereka mampu memimpin dengan tegas, menangani pertengkaran elite politik dan ekonomi dengan baik. Mereka tidak mengurus soal jilbab, tetapi mereka sibuk dengan strategi perdagangan. Tokoh seperti Kartini pada tahun 1899 sudah memikirkan soal pendidikan perempuan bahkan dalam hal agama. Kartini menyatakan, ”Nilai manusia terletak pada nilai amalnya.” Kartini mementingkan isi daripada bentuk syariat-syariat (Pramoedya Ananta Toer, 2000).

Ketika Indonesia merdeka dan Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia, Fatmawati, mendampingi Soekarno. Dandanan Fatmawati yang sederhana berbalut kebaya pendek dan kain batik dengan rambut tergelung menampilkan ibu negara yang anggun dan penuh karisma. Fatmawati meskipun masih berumur 23 tahun ketika itu memiliki kecintaan mendalam terhadap tanah airnya dengan menjahit bendera Merah Putih agar dikibarkan sebagai lambang kemerdekaan. Ia pun dikenal sebagai sosok yang mandiri dan memiliki prinsip. Ketika Soekarno berniat menikah lagi, ia dengan tegas menolak untuk dimadu. Sosok pendamping para presiden yang memiliki karakter yang kuat dan cerdas dimulai dari Fatmawati. Sosok karakter seperti inilah yang mengawali citra ibu negara Indonesia.

Sosok ibu negara

Citra Ibu Tien Soeharto, istri presiden Soeharto pada masa Orde Baru, merupakan sosok yang berupaya untuk memperkenalkan batik sebagai busana Indonesia, baik untuk perempuan maupun laki-laki di dunia Internasional. Tien Soeharto dikenal sebagai pendiri Dharma Wanita. Memang banyak kritik terhadap Dharma Wanita di era Orde Baru, tetapi bagaimanapun, Tien Soeharto telah mengaktifkan organisasi ibu-ibu, termasuk ibu-ibu PKK, untuk terlibat di berbagai kegiatan kesehatan dan pendidikan.

Ketika Soeharto berhenti dan digantikan oleh BJ Habibie, sosok Ibu Ainun Habibie kerap muncul dalam sorotan publik. Tidak banyak yang mengetahui sepak terjang ibu negara ke-3 ini, tetapi ia dikenal sebagai pemerhati anak. Selain itu, ia merupakan istri presiden yang pertama kali bergelar dokter. Ibu-ibu negara selanjutnya memiliki pengetahuan akademik yang memadai, seperti Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang meraih gelar S-2 Kajian Wanita UI dan aktif dalam pergerakan perempuan Indonesia. Ia memperjuangkan toleransi beragama dan pluralisme serta ikut dalam demonstrasi damai penolakan RUU Pornografi. Sinta Nuriyah hanya memakai selendang di kepalanya sebagaimana lazimnya budaya Indonesia.

Bila berbicara tentang ibu negara dan calon ibu negara, karya dan pemikiran mereka lebih menggairahkan ketimbang wacana mengapa mereka berjilbab atau tidak. Sungguh mengherankan, baru kali ini soal jilbab dijadikan identitas ibu negara di negara Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia, identitas nasional menjadi lebih penting, bukan identitas agama. Sebab, Indonesia dikenal sebagai negara plural dengan latar belakang etnis dan agama yang berbeda. Soekarno pun memakai peci bukan hendak mengukuhkan identitas keislamannya, tetapi rasa nasionalismenya. Seperti kata Soekarno kepada Cindy Adams (1996 : 51), ”Peci merupakan ciri khasku dan menjadi simbol bangsa Indonesia yang merdeka”. Pemakaian peci, menurut dia, adalah tanda kedekatan dengan masyarakat bawah sebagaimana penggunaan sarung. Pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ia pun menunjukkan kombinasi Timur-Barat dengan memakai peci serta jas tanpa dasi.

Istri-istri presiden dalam media Indonesia tidak banyak diungkapkan karya-karya mereka. Mereka lebih banyak menjadi ”pajangan” yang entah dibanggakan atau dijatuhkan. Seolah-olah istri-istri ini hanya elok untuk dipandang-pandang dan tidak untuk diajak berdiskusi dan berdebat tentang posisi mereka yang sangat berguna memajukan masyarakat. Namun, kini pun pemandangan seorang istri presiden atau calon presiden dipermasalahkan karena ada ”kacamata” moral yang menghakimi bila pakaian yang dikenakan tidak sesuai selera. Begitu kerdilkah pemikiran para politisi kita?

Indonesia kini mulai masuk fase berdemokrasi yang matang di mana pernyataan pejabat publik perlu dituntut akuntabilitasnya. Menyatakan bahwa elektabilitas seorang calon presiden dan calon wakil presiden tertentu lemah karena istri-istri mereka tidak berjilbab merupakan pelanggaran etika politik. Paham-paham etika politik mengusahakan suatu pola hidup bersama secara optimal menjamin suatu keadilan. Bagaimana mempertanggungjawabkan ucapan-ucapan para politisi yang jelas-jelas merendahkan tolak ukur martabat manusia? Sudah lama sesungguhnya kelompok perempuan bersabar dengan pernyataan-pernyataan tidak etis para politisi, tetapi apakah kali ini pernyataan-pernyataan tersebut akan dianggap angin lalu lagi? Sebanyak hampir 50 persen dari penduduk negara ini adalah perempuan, yang menjunjung langit Indonesia bersama laki-laki, berikanlah rasa hormat kepada mereka, tidak lebih dan tidak kurang.

*Gadis Arivia Dosen Tetap di Departemen Filsafat Universitas Indonesia dan Pendiri Jurnal Perempuan, Jurnal Feminis Pertama di Indonesia

Artikel ini juga dimuat Kompas, Jumat (19/6)

Gadis Arivia*

KOMENTAR MASUK: