Wednesday, 11 June 2008
Budaya • Pluralisme •

Islam dan Cina di Indonesia

Jurnalis Kontributor Jerman: Yusuf Pratama

JurnalPerempuan.com-Jerman. Siapa bilang Cina dan Islam tidak mempunyai hubungan yang erat dalam perjalanan kesejarahan bangsa Indonesia? Dr Soe Tjen Marching dalam kuliah tamunya di Universitas Humboldt, Berlin dan Universitas Viadrina, Frankfurt (Oder) Jerman menunjukkakn bahwa Cina berperan penting dalam proses penyebaran Islam di Indonesia.

Zheng He adalah seorang muslim Cina yang berasal dari kelompok etnik Hui di Cina. Kelompok ini terkenal karena praktik Islamnya. Pada tahun 1405 – 1407 sejarah mencatat perjalanan Zheng He ke berbagai tempat di Asia Tenggara. Yang sering ia kunjungi adalah Jawa, Palembang, Malaka, Sumatera, dan Kepulauan Aru. Selama perjalanannya ini, dia sering ikut membangun komunitas muslim dan masjid-masjid di daerah tersebut. Seorang ilmuwan sekaligus pemimpin Islam di Indonesia, Hamka ( 1908 -1981), menyebutkan bahwa perkembangan Islam di Indonesia sangat berhutang banyak pada jasa-jasa Zheng He.

Sejarah juga mencatat beberapa fakta lain yang menunjukan kedekatan hubungan antara Cina dan Islam. Di dalam bukunya “Keradjaan Hindu Djawa dan Timbulnja Negara-negara Islam di Nusantara”, Slamet Muljana mengatakan bahwa beberapa dari Wali Songo beretnis Cina. Antara lain Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Drajad. “Hal ini jelas-jelas menunjukkan kedekatan hubungan antara Cina dan Islam pada masa itu. Peranan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia terutama di Jawa sangat sentral“, ucap Soe Tjen. “ Perlu dicatat pula bahwa raja muslim pertama di Jawa, Raden Patah adalah keturunan Cina“, sambungnya. “Namun, buku Slamet Muljana ini dilarang oleh Soeharto, karena Soeharto tidak mau adanya persatuan antara orang Islam dan Cina.”

Kedatangan negara-negara Eropa, utamanya Belanda ke Indonesia pada abad-abad berikutnya membuat hubungan keduanya menjauh. Belanda dengan pemahannya tentang budaya sebagai suatu entitas merasa perlunya memisahkan mereka. Efeknya bagi masyarakat keturunan Cina muslim adalah terpisahnya mereka dengan masyarakat Cina yang lain. Mereka menjadi Jawa. Dus Islam untuk pertama kalinya menjadi kategori identitas di Jawa, lebih tepatnya identitas “lokal“.

Pemisahan ini antara lain dilakukan melalui sistem “perumahan” (wijkenstelsel) yang diperkenalkan setelah tahun 1740. Di kota-kota besar di Jawa masyarakat keturunan Cina hanya boleh tinggal di daerah-daerah tertentu, pecinan, terpisah dari “pribumi”. Dengan kebijaksanaan ini perpisahaan antara Cina dan Islam semakin terlihat jelas. Kebijaksanaa lain yang membuat Cina dan pribumi (Islam telah menjadi simbol “kepribumian“) terlihat berbeda adalah peratuan kolonial yang mengatur tentang pendaftaran masyarakat keturuan Cina beserta hak-haknya. Hal ini membuat mereka semakin jauh dengan pribumi.

Diskriminasi ini ternyata tidak berhenti dengan berakhirnya masa kolonialisasi. Pada jaman Orde Baru praktik-praktik pemisahan ini masih berlanjut. Sekolah-sekolah Cina ditutup. Begitu juga dengan koran-koran yang menggunakan bahasa Cina. Satu-satunya koran Cina yang diperbolehkan adalah koran Cina yang dijalankan oleh militer. Lebih parah lagi pemerintah jaman Orde Baru melarang masyarakat keturunan Cina untuk mempunyai nama yang berbau-bau Cina. Dus mereka mengganti nama mereka dengan nama yang terdengar lebih pribumi. Karena nama mempunyai arti yang penting dalam kebudayaan Cina, hampir semua masyarakat keturunan Cina mempunya dua nama, nama “pribumi” dan “Cina”. Yang dimaksud nama pribumi ini bukanlah nama Indonesia, tapi nama apa saja asal tidak terdengar seperti bahasa Cina

Diskriminasi yang lain adalah keluarnya Kepres nomor 52 Tahun 1977. Kepres ini mewajibkan masyarakat keturunan Cina untuk mempunyai Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat ini membuat mereka semakin susah untuk merasakan dan menjadi orang Indonesia. Selain itu penerbitan surat ini menjadi hal yang problematik mengingat korupnya birokrasi Indonesia. Mereka menjadi korban para pegawai-pegawai Departemen Hukum yang mengeluarkan surat ini.

Runtuhnya Orde Baru, reformasi, ternyata bak pisau bermata dua bagi masyarakat keturunan Cina. Ketika sebagian besar dari mereka merayakan runtuhnya rejim diktaktor yang telah membelenggu mereka selama 32 tahun, sebagian dari mereka harus merasakan perihnya pemerkosan massal yang terjadi pada tanggal 13 -14 Mei 1998 di Jakarta. “Kasus tersebut harus diusut sampai tuntas. Kita berhutang pada mereka yang hak-haknya dirampas atas nama reformasi!”, seru Soe Tjen. (yp/dc)

KOMENTAR MASUK: