Friday, 26 June 2009
Kegiatan • Pemberdayaan •

Membangkitkan Kepemimpinan Perempuan di Sulawesi

Jurnalis:

Jurnalperempuan.com-Palu. Bagaimana mencari pemimpin perempuan Indonesia yang dapat mewakili perspektif perempuan serta meningkatkan perbaikan dan pemenuhan hak-hak perempuan? Peningkatan kapasitas bagi perempuan ini dimulai melalui workshop Kepemimpinan Bagi Perempuan di Indonesia Timur yang dilaksanakan 25-27 Juni di Palu yang dihadiri lebih dari 20 perempuan wakil dari perempuan-perempuan dari kota Palu, wakil dari kabupaten diseputar Sulawesi Tengah, wakil Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Maluku.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Jaringan Perempuan Perdamaian Indonesia (Peace Women Across the Globe /PWAG) bekerjasama dengan LIBU, sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan lokal di Palu. Kegiatan ini bertujuan mencari kader pemimpin perempuan Indonesia Timur, khususnya Sulawesi dan Ambon, dengan memberikan pengetahuan dasar berbagai isu terkait; hak perempuan, HAM, demokrasi, politik lokal dan kepemimpinan.

Zohra Andi Baso (Makasar), Dewi Rana (Palu), Lily Djenaan (Menado) dan Hilda Rollobessy (Ambon), empat dari 23 orang peace women di jaringan PWAG tersebut membantu memberikan masukkan sekaligus memfasilitasi pertemuan itu. Selain itu kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk melakukan tahap sinergi gerakan perempuan di Indonesia Timur.

Hari pertama kegiatan, dibuka dengan seminar terbuka bagi peserta dan publik, tentang berbagai hal yang berkaitan dengan situasi perempuan saat ini di Sulawesi khususnya. Rukmini Paata Toheke, Koordinator OPANT (organisasi masyarakat adat di Ngata Toro, Sulawesi Tengah), menegaskan bahwa peran perempuan adat di wilayahnya sangat penting posisinya dalam sistem adat lokal. Selain itu perempuan juga menjadi pemimpin adat yang signifikan mengingat sebelum penjajahan Belanda di daerahnya, perempuan bisa menjadi raja adat (pemimpin adat).

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Zohra Andi Baso (coordinator FFPM) yang juga aktifis di berbagai lembaga perempuan dan jaringan masyarakat adat. Menurut Zohra, dulu ada beberapa wilayah kerajaan di Sulawesi yang dipimpin oleh raja perempuan. Kepemimpinan perempuan di Sulawesi bukanlah hal baru, bahwa ada penurunan kepemimpinan hal ini yang harus digali akarnya dan dikembalikan kepada kearifan yang sebenarnya, terutama untuk peningkatan dukungan dan peran perempuan sebagai pemimpin.

Pada sisi lain, Imelda Somen dari Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Sulawesi Tengah menegaskan, permasalahan perempuan di Sulawesi Tengah juga disebabkan masih kurangnya kebijakan dan atau hukum yang dapat melindungi perempuan dari diskriminasi maupun pelanggaran yang terjadi. Imelda menambahkan, Pemda lokal sekarang sedang mengusahakan ditetapkannya Perda Trafiking untuk melindungi hak perempuan dan hak anak dalam kasus-kasus perdagangan manusia. Selain itu, dukungan agar persoalan perempuan jadi prioritas utama dalam kegiatan pembangunan masih harus ditingkatkan, karena sekarang kegiatan atau program terkait pemberdayaan perempuan masih kurang optimal.

Kepemimpinan perempuan lokal patut kita dukung sebagai sarana pembelajaran politik bagi perempuan daerah atas persoalan perempuan, tanpa mengabaikan representasi persoalan tersebut.



Olin Monteiro

KOMENTAR MASUK: