Wednesday, 15 December 2004
Anak • Kekerasan Terhadap Perempuan • Kekerasan Dalam Rumah Tangga • Remaja •

Roadshow Sosialisasi Anti Perdagangan Anak dan Perempuan Pendidikan adalah Titik Masuk Melawan Perda

Jurnalis : MB.Wijaksana

Jurnalperempuan.com-Indramayu. “Saya sudah berusaha untuk mendorong teman saya untuk tetap sekolah. Saya tahu dia masih ingin sekolah. Tapi dia tetap berhenti, padahal dia masih SMP kelas 2. Ternyata saya mendapat berita bahwa orang tuanya memaksa agar dia keluar dari sekolah, alasannya supaya dia ikut ibunya jadi TKW di Arab Saudi” ungkap seorang siswi SMA di Kecamatan Sliyeg Indramayu.

“Saya pernah menemukan kasus, ada seorang pelajar yang cerdas dan berbakat. Belakangan ia jarang pergi ke sekolah. Setelah dicek ke bagian administrasi, ternyata dia menunggak SPP berbulan-bulan. Ketika saya tanya dia menjawab, malu karena belum bayar uang sekolah. Saya dan bebeapa guru mendatangi rumahnya. Saya terhenyak, orang tua murid itu sedang membangun rumahnya besar-besaran. Ibunya bekerja sebagai TKW di luar negeri”, ujar seorang guru SMA Negeri Jatibarang, Indramayu.

Cerita-cerita tersebut terungkap dalam acara Sosialisasi dan Pemutaran Film Anti Perdagangan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan Teres De Homes dan Forum Komunikasi Perlindungan Perempuan (FKPP) Indramayu, tanggal 9 Desember 2004 lalu. Dalam acara yang menghadirkan pembicara Siti Soendjati (Pendiri Perhimpunan bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, PBHI) dan Sofiana (Ketua FKPP) itu dihadiri oleh sekitar 120 peserta dari sekolah, dinas-dinas di Pemda Indramayu, serta LSM yang peduli pada perempuan dan anak.

Menurut Siti Soendjati, film dokumentasi hasil investigasi Yayasan Jurnal Perempuan tersebut merupakan sebuah bukti bahwa perdagangan anak dan perempuan Indonesia telah menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius masyarakat. Semakin banyak anak usia sekolah yang dipaksa, tertipu, dan terancam menjadi korban perdagangan manusia. Sasarannya terutama adalah anak perempuan. “Permintaan anak perempuan atau ABG dalam bisnis prostitusi sangat besar. Apalagi mereka itu berada dalam fase psikologis yang rawan antara anak dan orang dewasa. Biasanya mereka masih mencari eksistensi diri yang biasanya dicirikan dengan simbol-simbol materialistik seperti penghasilan besar, benda-benda mewah, dan lain-lain” katanya.

Soendjati juga menegaskan agar pemerintah dan masyarakat Indramayu menghentikan perdebatan soal benar atau tidaknya korban yang berasal dari Indramayu. “Pemerintah setempat sering beralasan, mereka itu hanya mengaku saja orang Indramayu, padahal berasal dari daerah lain. Perdebatan seperti itu tidak produktif. Yang harus segera dipikirkan sekarang ini adalah membuat sebuah strategi besar agar perempuan dan anak Indramayu tidak lagi menjadi korban agen-agen yang tidak bertanggungjawab” tegasnya. Menurut hasil penyelidikannya, dia melihat sendiri di sebuah pulau di Riau Kepulauan, ada sebuah kampung yang didominasi orang Indramayu. Mereka berbicara dalam dialek Indramayu, bahkan memakan makanan khas Indramayu.

Untuk itu Soendjati menghimbau para guru dan peserta didik agar menjadi bagian dari usaha untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Guru harus melakukan pendekatan pada orang tua agar mengutamakan pendidikan.

Sementara itu Sofiana, yang juga istri Bupati Indramayu, mengakui bahwa ada semacam penilaian dalam masyarakat Indramayu bahwa anak sering dianggap sebagai asset. “Orang tua melihat mereka sebagai aset yang harus produktif secara ekonomis. Seringkali dengan cara apa pun anak dipaksa untuk memberikan kontribusi pada keluarga. Padahal dukungan keluarga pada pendidikan anak sangat rendah. Akibatnya anak terpaksa pergi ke luar Indramayu atau ke luar negeri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar, terutama menjadi pekerja rumah tangga” katanya.

Pemerintah Indramayu menurut Sofiana sudah berusaha dengan keras untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Salah satunya dengan memberikan bea siswa pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dasar. “Anggaran pemerintah daerah sangat besar dalam menyediakan bea siswa bagi pelajar. Harapan kita mereka memiliki bekal pendidikan dasar 9 tahun. Jika mereka memiliki pendidikan, mudah-mudahan mereka akan lebih dapat mendapatkan dan mengolah informasi. Pendidikan menurut saya adalah titik masuk melawan perdagangan perempuan dan anak” katanya lagi sambil menepis dugaan bahwa Pemda Kabupaten Indramayu diuntungkan dengan pengiriman TKW ke luar negeri.

Acara sosialisasi di Indramayu ini merupakan rangkaian awal sosialisasi anti perdagangan perempuan dan anak yang rencananya akan digelar di 7 wilayah di Indonesia. Tujuannya agar usaha untuk melawan perdagangan perempuan dan anak akan menjadi sebuah gerakan sosial. Semoga.

KOMENTAR MASUK: